222. KERANCUAN PEMAHAMAN MK ATAS ASAS NIT AGIT EXPLUM LITEM QUO LITE RESOLVIT

Asas nit agit explum litem quo lite resolvit artinya menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil contoh perkara lain, maka tidak akan pernah selesai. Makna tidak akan pernah selesai di sini karena dianggap ada ketidakrelevanan antara dasar hukum dengan fakta yang akan dijadikan objek hukum. Dalam konteks ini, Majelis MK berpendapat bahwa putusan MK atas kasus yang terjadi di Pilkada tidak dapat dijadikan yurisprudensi untuk kasus yang terjadi di Pilpres, sebab antara Pemilu dan Pilkada, berbeda.

Menurut saya, memang ada perbedaan antara Pemilu dan Pilkada. Tetapi apakah perbedaan itu tepat jika dijadikan dasar dalam menerapkan asas nit agit explum litem quo lite resolvit? Apa sih bedanya? UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilu merupakan Pemilihan terhadap Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sementara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota disebut dengan Pemilihan. Ya, hanya satu kata “Pemilihan”. Kata ini mengacu pada istilah yang digunakan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam putusan MK Nomor 97/PUU-X I/2013, disebutkan, “Terhadap pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori pemilu yang secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal a quo, Mahkamah berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplimentasikan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku.”[1]

Jadi pada prinsipnya, juga terdapat persamaan antara Pemilu dan Pilkada yaitu baik Pilkada maupun Pemilu harus harus didasarkan atas asas-asas pemilihan umum. Apa saja asas-asas Pemilihan Umum? Pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Asas inilah yang perlu digarisbawahi bahwa Pilkada dan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan dasar pemikiran di atas, maka dapat dipahami mengapa MK mendiskualifikasi pasangan Sugianto-Eko pada Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010 karena dinilai terbukti melakukan pelanggaran yang mencederai asas-asas Pemilu. Di antaranya, politik uang. Pada konteks ini, MK melakukan penafsiran progresif atas kewenangannya sebagai The Guardian of The Constitution.

Pada kasus tersebut di atas, dari 68 saksi yang dihadirkan di sidang MK, 65 di antaranya mengatakan telah terjadi praktik-praktik politik uang. Kejadian tersebut terjadi saat pembentukan sebuah relawan yang terdiri dari 78.238 orang atau 62,09 persen dari Daftar Pemilih Tetap. Pengorganisiran tersebut juga diiming-imingi sejumlah dana sebesar Rp150.000 hingga Rp200.000 per orang. Selain itu, adanya ancaman kekerasan terhadap para pemilih jika tak memilih petahana atau pasangan Sugianto-Eko. Oleh karena itu, pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto memohon agar MK mendiskualifikasi Sugianto-Eko sebagai pemenang Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010.[1]

MK mengabulkan seluruh permohonan gugatan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diajukan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto. Dalam vonisnya MK mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 atas nama Sugianto-Eko Soemarno sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Kotawaringin Barat.[2]

MK juga membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792/2010 tanggal 12 Juni 2010 tentang penetapan hasil perolehan suara dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah Kobar yang memenangkan pasangan petahana itu. “Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, SH., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat,” ujar Ketua Majelis Hakim MK, yang saat itu dijabat Mahfud MD, di Gedung MK Jakarta, Rabu (7/7/2010).[3]

Kala itu majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan lantaran pemenang terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat. Pilkada Kobar 2010 tidak dilakukan pemungutan suara ulang karena pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di seluruh wilayah kabupaten. Pelanggaran yang dilakukan petahana tidak bisa ditolerir. Sehingga MK memutuskan pemenang Pilkada Kobar 2010 adalah Ujang Iskandar-Bambang Purwanto.[1]

Dalam konteks Pilpres 2019, ada sejumlah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu:

  1. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
  2. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan hukum
  3. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
  4. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Pemerintah
  5. Penyalahgunaan Anggaran BUMN f. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers
  6. DPT Tidak Masuk Akal
  7. Kekacauan Situng KPU dalam Kaitannya dengan DPT
  8. Dokumen C7 Secara Sengaja Dihilangkan di Berbagai Daerah.

Namun karena pilihan sikap Majelis yang cenderung formalis, maka tidak ada upaya untuk melakukan judicial activism. Arthur Schlesinger adalah cendekiawan pertama yang memperkenalkan istilah ini dalam majalah Fortune (1947). Brian Galligan (1991) memberikan definisi terhadap aktivisme yudisial sebagai pendekatan hakim dan pengadilan untuk mengontrol atau memengaruhi institusi politik dan administraif, baik di legislatif maupun eksekutif, dalam membuat keputusan dan kebijakan. Dalam konteks ini, Christopher G. Buck (1983) memberi penekanan bahwa judicial activism harus dilandasi pada prinsip hukum, sehingga tidak bisa dilepas hanya berdasarkan diskresi pengadilan semata. Menurutnya, terdapat prinsip-prinsip dari “virtue jurisprudence” yang dapat dijadikan justifikasi ketika hakim menggunakan pendekatan judicial activism. Judicial activism dapat disarikan ke dalam empat prinsip, sebagai berikut.[2]

Pertama, untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara, baik yang tersurat maupun tersirat di dalam konstitusi. Kedua, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok minoritas atau rentan yang memperoleh dampak negatif dari proses keputusan yang sekadar didasarkan pada pertimbangan mayoritas. Ketiga, untuk memulihkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dilanggar, baik yang bersifat individual maupun kelompok. Keempat, untuk menyesuaikan perkembangan keadilan global dengan menggunakan perbandingan dan hukum internasional. [3]

Dengan posisi yang tidak setara antara capres Petahana melawan capres Nonpetahana, maka MK seharusnya dapat memfasilitasi agar dapat mengundang saksi-saksi untuk membuktikan dugaan kecurangan. Bukan dibebankan sepenuhnya pada Pemohon. Misalnya, terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya indikasi ketidaknetralan Polri karena adanya akun instagram @AlumniShambar sebagai akun induk tim buzzer anggota Polri di setiap Polres berdasarkan cuitan akun twitter pseudonim @Opposite6890,[4] MK dapat meminta secara aktif kehadiran Polisi dan pihak terkait lainnya.

Dalam pembacaan putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan pengalihan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dari Mahkamah kepada Bawaslu merupakan legal policy pembentuk UU untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan salah satu kewenangan MK “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Karena itu, pembentuk UU berpandangan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani MK, tetapi ditangani oleh lembaga yang lain, dalam hal ini Bawaslu.[1]

“Selain itu, dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu berada dalam tahapan proses Pemilu, bukan menyangkut perselisihan hasil Pemilu,” lanjut Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. Terlebih, Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu menyebutkan permohonan keberatan terhadap hasil Pemilu Presiden hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya paslon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden. Kata “hanya” menunjukkan kewenangan dan kompetensi Mahkamah secara limitatif (membatasi diri) hanya menyelesaikan sengketa hasil Pemilu termasuk Pemilu Presiden, bukan memeriksa hal-hal lain seperti dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM.[2]

Pertanyaannya, apakah betul bahwa pengalihan kewenangan memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dari Mahkamah kepada Bawaslu merupakan legal policy pembentuk UU untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Tahun 1945 atau justru sebuah langkah mundur? Dalam hal ini, kami melihat bahwa terjadi inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan absolutnya, sebagaimana Penulis uraikan pada bagian kesimpulan.

Ada tiga kesimpulan saya terhadap sikap Majelis Mahkamah Konstitusi dalam penggunaan asas nit agit explum litem quo lite resolvit tersebut.

Pertama, MK melakukan inkonsistensi terhadap penerapan asas nit agit explum litem quo lite resolvit. Dalam hal mengadili dugaan pelanggaran Pemilu, MK menggunakan asas nit agit explum litem quo lite resolvit. Namun terkait kewenangannya untuk mengadili sengketa PHPU Pilkada, tidak menggunakan asas nit agit explum litem quo lite resolvit.

Padahal dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jika MK konsisten menggunakan asas nit agit explum litem quo lite resolvit, maka MK menolak mengadili dugaan pelanggaran TSM dan menolak mengadili sengketa untuk jenis Pilkada.

Kedua, MK melakukan kesalahan dalam menentukan objek pada penerapan asas nit agit explum litem quo lite resolvit. MK memandang Pemilu dan Pilkada berbeda karena secara normatif diatur dalam dua UU berbeda dimana kontestannya berbeda. Dengan demikian, maka dapat diberlakukan asas nit agit explum litem quo lite resolvit. Menurut hemat Penulis, perbedaan tersebut tidak menyebabkan dapat diterapkannya asas nit agit explum litem quo lite resolvit sebab secara substantif (materil) antara Pemilu dan Pilkada terdapat kesamaan bahwa pelaksanaannya didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Maka, ketika terjadi dugaan pelanggaran atas asas Pemilu tersebut, MK seharusnya bersikap progresif melalui judicial actvism.

Ketiga, andaipun pendapat MK benar bahwa asas nit agit explum litem quo lite resolvit dapat diterapkan karena ada perbedaan antara Pemilu dan Pilkada, maka bukan berarti dengan tidak menjadikan putusan MK pada kasus Pilkada Kotawaringin Barat sebagai yurispridensi, maka MK lalu menutup mata atas potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak Termohon. Sebagai Penjaga Konstitusi, MK dapat membuat putusan baru dalam lapangan Pemilu untuk menjadi yurisprudensi pada Pemilu berikutnya.  Bahkan menurut Penulis, dalam rangka menghadirkan keadilan yang sesungguhnya, MK seharusnya dapat menyimpangi hukum acara yang membatasi hadirnya kebenaran materil.

[1] “MK: Dalil Pelanggaran Kewenangan Bawaslu”, hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d150b237daa7/mk–dalil-pelanggaran-tsm-kewenangan-bawaslu/

[2] Ibid

[1] Ibid

[2] “judicial-restraint-vs-judicial-activism”, panmohamadfaiz.com, diakses pada 3 Agustus 2019, https://panmohamadfaiz.com/2017/12/31/judicial-restraint-vs-judicial-activism/

[3] Ibid

[4] Putusan MK  No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019. Hal. 1471

[1] “Melihat Kembali Sejarah MK Pernah Mendiskualifikasi Paslon di Pemilu”, merdeka.com, https://www.merdeka.com/politik/melihat-kembali-sejarah-mk-pernah-mendiskualifikasi-paslon-di-pemilu.html diakses pada 2 Agustus 2019

[2] Ibid

[3] Ibid

[1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-X I/2013. Hal. 70

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s